Berobat Gratis Gunakan KTP Terancam Gagal, DPRD Asahan Kecewa Pemkab Asahan Ketinggalan Dari Kabupaten Lain

TROPONG I ASAHAN _ Impian Masyarakat melalui program pemerintah Pusat yakni Univeral Health Coverage (UHC) yang harus diterapkan dan dituntaskan tahun 2024 oleh pemerintah daerah (Pemkab Asahan) yang di tugaskan kepada Dinas Kesehatan tampaknya akan kandas di tengah jalan. Terbukti dengan ketidak tuntasnya program tersebut dalam pertanggung jawaban kerja Pemkab Asahan yang kembali di ulas dalam Gelar Sidang Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Hal tersebut katakan Wakil Ketua Komisi A DPRD Asahan, Drs Syaddad Nasution didampingi Drs H Sapariman anggota DPRD kepada awak media usai menggelar RDP di ruang Komisi A, Rabu (24/07/2024).

Hadir dalam RDP itu BPJS Cabang Kisaran, Dinas Sosial, BPKAD, RSUD HAMS Kisaran dan sejumlah anggota komisi A.

Menurut Syaddad Program itu sudah bertahun tahun dimohonkan oleh komisi A untuk segera di selesaikan, namun faktanya hingga tahun 2024 ini belum juga di selesaikan oleh Dinas Kesehatan, sementara anggaran besar diglontorkan hampir 45 Milyar untuk menyokong program UHC itu.

"Kini kita gebrak kembali, namun tak juga tuntas dikerjakan dinas, seharusnya kekecewaan masyarakat terhadap Dinkes tidak meluas jika Pemkab serius menyelesaikan tuntutan Masyarakat. Disini Dinkes Asahan tak sedikit menyerap anggaran APBD dan APBN Sekira setengah Triliun Rupiah (500 Milyar Rupiah)",  ucap Syaddad dengan nada Kecewa.

Syaddad juga menyampaikan, bahwa terancam gagalnya program ini akibat tidak terpenuhinya Kuota warga Asahan yang tak masuk BPJS, syarat bisa memenuhi, bila syarat UHC 95 .000 Peserta / masyarakat Asahan masuk dalam program UHC. Gunanya jika Pemkab  memiliki program UHC itu sangat  menguntungkan Masyarakat 

"Sebab dengan menggunakan KTP Masyarakat bisa berobat gratis", ungkap Syaddad.

 

Sementara Sapariman menambahkan RDP dengan Dinkes ini Jangan dianggap seremonial , pengawasan terhadap kasus ini harus berlanjut agar Pemkab serius.

Menanggapi hal itu, Nanda selaku ketua Gerakan Anak Sumatera Anti Kezholiman (Gasak) mengatakan, "Terlalu Banyak memakan Anggaran Dinkes Asahan namun program tak tuntas, miris melihatnya, tertinggal jauh Asahan dengan kota kota lain di Sumut", kata Nanda.

Terpisah, Setiawan Dedi  (43) didampingi  Danu (38) selaku warga Asahan menilai Pemkab Asahan dinilai tak mampu bekerja dengan baik, jika Dinkes dan Dinsos serius memikirkan rakyat Asahan, data data warga tak mampu dari dua dinas itu dikumpul, tak sampai satu bulan rampung data untuk memenuhi kuota UHC yang diminta pemerintah pusat.

"Sementara masih banyak warga Asahan yang takut berobat karena Memiliki tunggakan BPJS" ungkap keduanya. (red)