JAKARTA – TROPONG _ Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Ibu Kota menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung Kementerian Keuangan. Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan tegas terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap akan menambah beban hidup rakyat, terutama kalangan berpenghasilan rendah dan menengah.
Dengan membawa spanduk dan orasi yang terstruktur, para peserta menyampaikan pendapat bahwa kebijakan tersebut dirasa belum mempertimbangkan secara matang kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini masih dalam tahap pemulihan. Koordinator lapangan, Andika Pratama, menyatakan bahwa langkah ini adalah cara wajar untuk mengingatkan pemerintah akan amanah yang diemban.
“Kami turun ke jalan bukan untuk membuat keributan, tapi agar suara rakyat yang terpinggirkan ini didengar. Jika kebijakan ini diteruskan, yang paling merasakan dampak buruknya adalah ibu rumah tangga, pekerja harian, dan pelaku usaha kecil,” ujar Andika di tengah barisan peserta.
Sementara itu, aparat kepolisian yang ditempatkan di lokasi mengawasi jalannya aksi dengan pendekatan yang humanis. Pihak kepolisian menyatakan menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi selama tetap mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak mengganggu ketertiban umum serta arus lalu lintas.
Di sisi lain, Ketua Komite Pengawas Demokrasi, Ester Yulia, memberikan tanggapan seimbang. Ia menilai bahwa penolakan adalah hak konstitusional yang melambangkan semangat demokrasi, namun mengingatkan agar gerakan tetap dijaga kemurniannya.
“Menyampaikan ketidaksetujuan itu sah dan penting sebagai kontrol sosial. Namun, kita harus waspada agar gerakan ini tidak disusupi kepentingan lain yang bisa mengganggu stabilitas. Semua pihak perlu membuka ruang dialog agar solusi terbaik dapat ditemukan tanpa merugikan kepentingan bangsa,” tegasnya.
Hingga pukul 16.00 WIB, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan damai. Para peserta aksi membubarkan diri secara teratur setelah menyampaikan surat aspirasi yang ditujukan kepada pemerintah pusat. Pemerintah melalui juru bicaranya menyatakan siap mempelajari dan merespons masukan tersebut dalam waktu dekat. (red)
